BERITA - mediaindonesia.feedsportal.com -
JAKARTA--MICOM: Hukum acara untuk penyelesaian sengketa administrasi dan pidana pemilu akan dibentuk secara khusus, disesuaikan dengan tahapan pemilu.Lihat Sumbernya
JAKARTA--MICOM: Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mengusulkan adanya perubahan atas pasal-pasal pidana pemilu yang diatur dalam 52 pasal di UU No10/2008.
JAKARTA – Untuk lebih memaksimalkan penanganan semua masalah dalam pelanggaran pemilu, Pusat Reformasi Pemilu atau Centre for Electoral Reform (CETRO) mengusulkan pemerintah membentuk Peradilan Khusus Pemilu (PKP). Ini dilakukan untuk memberikan keadila
JAKARTA- Mantan Kabareskrim Polri Komjen (pol) Ito Sumardi mengatakan wacana pembentukan badan baru berupa Satgas Mafia Pemilu dinilai tidak efektif. Menurutnya pola penanganan pidana pemilu melalui Panwaslu-Bawaslu-Polri saat ini sudah benar.""Penanganan
JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD setuju dengan kesimpulan anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Herman Effendi yang menyimpulkan tidak ada mafia pemilu. Menurut Mahfud, sejak awal pihaknya tidak pernah menyatakan ada maf
Kordinator gerakan indonesia bersih (GIB) Adhie Massardi, mengatakan pembentukan Panja Mafia Pemilu membuktikan pemilu yang dilaksanakan tahun 2009 lalu berjalan tidak jujur.
Lihat Sumbernya
raja
